Penulis : Riyan Wicaksono
Sejarah Berdirinya Kesultanan Surakarta Hadiningrat (Solo) pada Abad ke-18
Kesultanan Surakarta Hadiningrat, yang lebih dikenal dengan nama Keraton Solo, adalah salah satu kesultanan besar yang muncul di Pulau Jawa pada abad ke-18 setelah terjadinya perpecahan besar dalam Kesultanan Mataram. Munculnya Surakarta merupakan dampak dari ketegangan internal dalam kerajaan Mataram dan keterlibatan Belanda dalam urusan politik kerajaan tersebut. Artikel ini akan mengulas dengan detail sejarah berdirinya Kesultanan Surakarta, dimulai dari latar belakang sejarah Mataram, konflik yang terjadi, perpecahan kerajaan, hingga pembentukan Surakarta dan perkembangan yang terjadi setelahnya.
1. Kesultanan Mataram dan Kejayaannya di Abad ke-16 hingga 17
Pada abad ke-16 dan 17, Kesultanan Mataram adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Pulau Jawa. Didirikan oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma pada awal abad ke-17, Mataram berkembang pesat dan berhasil menaklukkan banyak wilayah di Jawa serta mengusir penjajah Belanda dari sebagian besar wilayah. Sultan Agung dikenal sebagai raja yang sangat ambisius dan berhasil membawa Mataram menjadi pusat kekuatan di Jawa Tengah dan sekitarnya.
Namun, pada tahun 1645, Sultan Agung meninggal dunia dan meninggalkan kerajaan yang luas namun tidak stabil. Penerusnya, Sultan Amangkurat I, menghadapi masalah besar terkait dengan pemberontakan di dalam negeri serta ancaman dari penjajah Belanda. Ketegangan internal dalam keluarga kerajaan dan kesulitan dalam mempertahankan kekuasaan membuat posisi Mataram semakin melemah.
2. Ketegangan dan Perpecahan dalam Kesultanan Mataram
Pada masa pemerintahan Sultan Amangkurat II (reign 1677-1703), Mataram mengalami perpecahan besar yang disebabkan oleh ketegangan internal dalam keluarga kerajaan serta tekanan dari pihak Belanda yang ingin memperkuat pengaruhnya di Jawa. Amangkurat II, yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Belanda, menyebabkan ketidakpuasan besar di kalangan rakyat dan bangsawan. Banyak kalangan yang merasa bahwa Amangkurat II terlalu tunduk pada kepentingan Belanda.
Pada tahun 1703, Pangeran Purbaya, yang merupakan saudara tiri dari Sultan Amangkurat II, memimpin pemberontakan besar yang dikenal dengan Pemberontakan Purbaya. Tujuan pemberontakan ini adalah menggulingkan Sultan Amangkurat II, yang dianggap telah mengkhianati rakyatnya dengan bekerjasama terlalu erat dengan Belanda. Pemberontakan ini menyebabkan Sultan Amangkurat II mengungsi ke Batavia (sekarang Jakarta) untuk mencari perlindungan.
Meskipun pemberontakan ini akhirnya gagal, ketegangan internal di Mataram semakin meningkat, dan kerajaan Mataram semakin terpecah. Selama periode ini, Belanda semakin memperkuat cengkeramannya atas Jawa dengan mengendalikan perdagangan dan mempergunakan kebijakan “divide et impera” untuk mengadu domba pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
3. Perjanjian Giyanti dan Pemisahan Mataram
Setelah kematian Sultan Amangkurat II, Kesultanan Mataram tetap terpecah dalam konflik yang terus berlanjut. Pada tahun 1755, setelah serangkaian perundingan dan tekanan dari Belanda, disepakati Perjanjian Giyanti antara Belanda dan sisa-sisa kekuasaan Mataram. Perjanjian ini menandai pembagian wilayah Mataram menjadi dua bagian besar, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
Perjanjian Giyanti secara resmi mengakhiri konflik internal di Mataram dan memecah kerajaan tersebut menjadi dua kesultanan yang lebih kecil. Wilayah yang menjadi bagian dari Kesultanan Surakarta (Solo) meliputi sebagian besar wilayah Jawa Tengah bagian timur, sementara wilayah Kesultanan Yogyakarta mencakup bagian barat dari kerajaan Mataram yang terdahulu.
Pada tanggal 17 Februari 1745, Susuhunan Pakubuwono I diangkat sebagai Sultan pertama di Surakarta. Ia adalah putra dari Sultan Amangkurat II yang sebelumnya memerintah Mataram. Meskipun diangkat sebagai Sultan oleh Belanda, Susuhunan Pakubuwono I tetap harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kekuasaannya sangat terbatas oleh pengaruh Belanda yang terus mengendalikan banyak aspek pemerintahan.
4. Pendirian Keraton Surakarta dan Penetapan Susuhunan Pakubuwono I
Setelah penandatanganan Perjanjian Giyanti, Sultan Susuhunan Pakubuwono I mendirikan Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai pusat pemerintahan kesultanan baru ini. Keraton ini dibangun pada tahun 1745 di kota Surakarta (sekarang dikenal dengan nama Solo) yang sebelumnya adalah bagian dari wilayah Mataram. Sebagai Sultan pertama di Surakarta, Pakubuwono I memulai pembangunan keraton sebagai simbol kekuasaan dan identitas baru kerajaan Surakarta.
Keraton Surakarta tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat kebudayaan Jawa yang sangat penting. Di keraton inilah berkembang berbagai bentuk seni dan budaya yang sangat berpengaruh, seperti gamelan, wayang kulit, tari Jawa, serta kesenian tradisional lainnya. Dalam pemerintahan, Sultan Susuhunan Pakubuwono I tidak hanya berperan sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan identitas budaya bagi masyarakat Jawa.
5. Pengaruh Belanda dalam Pemerintahan Surakarta
Walaupun Sultan Susuhunan Pakubuwono I menjadi penguasa resmi di Surakarta, namun pengaruh Belanda tetap sangat besar dalam kehidupan politik dan pemerintahan kesultanan. Belanda melalui Kompeni (VOC) telah mengontrol banyak aspek penting dalam kehidupan kerajaan, termasuk urusan pajak, perdagangan, dan kebijakan militer. Belanda juga memiliki pengaruh dalam pemilihan penguasa dan pengaturan administrasi di kesultanan.
Meskipun Sultan Surakarta memiliki kekuasaan dalam urusan domestik, Belanda tetap mengendalikan kebijakan luar negeri dan menjaga kepentingan ekonomi mereka. Dalam beberapa kesempatan, Sultan Surakarta harus menerima keputusan-keputusan yang dipaksakan oleh Belanda untuk menjaga stabilitas kekuasaan mereka di Jawa.
6. Perkembangan Sosial, Ekonomi, dan Budaya di Surakarta
Meskipun berada di bawah pengaruh Belanda, Surakarta tetap berkembang sebagai pusat kebudayaan yang penting di Jawa. Di keraton, berbagai seni dan budaya Jawa diteruskan dan bahkan semakin berkembang. Surakarta menjadi tempat yang melahirkan banyak seniman, penulis, dan budayawan, yang karyanya memperkaya warisan kebudayaan Jawa.
Dalam bidang ekonomi, Surakarta mengandalkan hasil pertanian, perdagangan rempah-rempah, serta industri tekstil yang berkembang di wilayah sekitar kerajaan. Meskipun ekonomi kerajaan bergantung pada kebijakan Belanda, Surakarta berhasil mempertahankan identitas budaya yang kuat dan berperan penting dalam perkembangan seni dan sastra di Jawa.
7. Kesultanan Surakarta Pasca-Kemerdekaan Indonesia
Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, Kesultanan Surakarta, seperti halnya kesultanan-kesultanan lainnya di Indonesia, harus menyesuaikan diri dengan perubahan politik dan sosial yang terjadi. Sultan Surakarta pada waktu itu, Susuhunan Pakubuwono XII, harus menghadapi kenyataan bahwa kerajaan-kerajaan tradisional tidak lagi memiliki peran politik yang signifikan dalam pemerintahan Indonesia yang baru.
Namun, meskipun tidak memiliki kekuasaan politik lagi, Keraton Surakarta tetap menjadi simbol penting dari budaya dan sejarah Jawa. Sultan dan keluarga keraton terus memainkan peran penting dalam melestarikan warisan budaya Jawa, dan Surakarta tetap menjadi pusat kebudayaan yang menarik perhatian wisatawan dan peneliti.
Kesultanan Surakarta Hadiningrat yang didirikan pada tahun 1745 adalah hasil dari perpecahan besar dalam Kesultanan Mataram akibat ketegangan internal dan intervensi kolonial Belanda. Meskipun di bawah pengaruh Belanda, Surakarta berhasil mempertahankan tradisi dan kebudayaan Jawa yang kaya, serta menjadi pusat kesenian dan kebudayaan yang sangat penting di Jawa. Meskipun kekuasaannya terbatas, Kesultanan Surakarta tetap bertahan hingga saat ini sebagai simbol kebudayaan dan identitas Jawa yang kuat, serta terus memainkan peran penting dalam melestarikan warisan sejarah dan budaya Indonesia.